TANGGAL
23 June 2017
M
S
S
R
K
J
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
pmb onlinePaJaLePortal Multimediabmkg
WEBMAIL
AGENDA
  • [01-10-2016 - 01-10-2016] Konsinyasi BMN
  • [05-10-2016 - 05-10-2016] Sosialisasi Pelayanan Publik STPP Bogor
  • [06-10-2016 - 07-10-2016] Final Lomba Website Lingkup BPPSDMP
SOCIAL MEDIA


RADIO ONLINE
Get the Flash Player to hear this stream.

Haluan Pengembangan Hortikultura

Tanggal : 15-03-2016 10:03, dibaca 802 kali.

 

Oleh Dr. Ir. Yul Harry Bahar

 (Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian)

 

 Hortikultura adalah sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan. Tanaman hortikultura merupakan sumber pangan bergizi, namun juga penting sebagai komoditas meningkatkan estetika dan kenyamanan kehidupan dan lingkungan, serta sebagai sumber obat-obatan yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Keragaman fungsi dari tanaman dan produk hortikultura tersebut merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian. Sebagai komoditas bisnis,ult beberapa komoditas hortikultura dapat diusahakan meskipun dilakukan dalam satuan luas yang tidak begitu besar, namun dengan pengelolaan yang baik dan profesional akan mampu memberikan keuntungan ekonomi yang besar kepada pelaku usahanya. 

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hortikultura, sudah ada Undang-undang tentang Hortikultura (UU No 13 tahun 2010).  Undang-undang ini seharusnya merupakan rujukan utama atau sebagai haluan dalam pembangunan hortikultura oleh instansi pembina pembangunan hortkultura (baik pusat maupun daerah), para pelaku usaha maupun pengelola organisasi bidang hortikultura.

Amanah Undang-undang Hortikultura

Undang-undang tentang Hortikultura bersifat lek spesialis, yang berarti isi dan cakupannya sangat berbeda dengan undang-undang lain yang terkait dengan pengembangan komoditas tanaman, seperti  UU Sistem Budidaya Tanaman (UU No 12 tahun 1992) UU Perkebunan. UU Hortikultura ini memang dirancang untuk menampung kebutuhan pengembangan hortikultura dewasa ini sekaligus mencakup kebutuhan jauh ke depan.  Dalam undang-undang ini secara tegas telah diamanahkan berbagai kegatan dan langkah yang harus ditempuh demi kemajuan dan keberhasilan hortikultura.

Dalam pengembangan komoditas dan produk hortikultura telah tercantum beberapa amanah yang seharusnya menjadi acuan dalam perumusan  kebijakan, peraturan, program dan bperencanaan, maupun dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura. 

1.  Pengembangan Kawasan Hortikultura

       Pengembangan hortikultura dilakukan melalui pendekatan kawasan (terdiri dari nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan memberikan fasilitas dan kemudahan pada kawasan yang ditetapkan, serta dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat (tercantum pada Pasal; 44, 45, 46 dan 47). Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

Melalui pengembangan hortikultura melalui pendekatan kawasan maka kegiatan dilakukan secara fokus komoditas dan fokus lokasi dengan memperhatikan kesesuaian agroekosistem dan sosial budaya/kearifan lokal, serta dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan

 2.  Penerapan Budidaya yang Baik (GAP)

       Pelaksanaan usaha budidaya hortikultura memperhatikan dan melalui penerapan praktek budidaya yang baik (Good Agriculture Practices = GAP), disamping memperhatikan permintaan pasar, efisiensi dan daya saing, fungsi lingkungan dan kearifan lokal (tercantum pada Pasal 65). 

Penerapan praktek budidaya yang baik (GAP) penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk hkultura, memberikan jaminan produk pertanian yang aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan. Dewasa ini penerapan GAP dalam produksi pertanian sangat penting untuk produk yang akan dipasok ke pasar-pasar moderen, bahan baku industri, ekspor, HOREKA (hotel, restoran dan katering). Melalui penerapan GAP ini juga berarti bahwa petani dan pelaku usaha melaksanakan produksi hortikultura dengan kualitas baik.

 3.  Penerapan GHP

       Usaha panen dan pascapanen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk

       hortikultura Usaha panen dan pascapanen dilakukan melalui penerapan panen dan pascapanen yang baik (Good Handling Practices = GHP). Kegiatan pascapanen hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen (packing house) atau ditempat yang memenuhi persyaratan sanitasi (tercantum pada Pasal 69).       

Kegiatan pascapanen ini adalah kegiatan setelah panen yang meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (grading), pengolahan primer (pegeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan), pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan.  Salah satu titik lemah dalam praktek agribisnis hortikultura di tanah air selama ini adalah di aspek pascapenen. Dengan menerapkan praktek pascapanen yang baik (GHP) maka akan dapat mengatasi salah satu permasalah mendasar dan besar dalam agribisnis hortikultura, terutama dalam meningkatkan kualitas dan performan produk, serta menurunkan volume kehilangan hasil.

 4.  Usaha Pengolahan Hasil

Usaha pengolahan produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk hortikultura lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Usaha pengolahan produk hortikultura besar juga wajib menyerap produk hortikultura lokal (tercantum pada Pasal 70 dan 71 ).

Dengan pengolahan hasil akan dapat memberikan nilai tambah nyata terhadap produk hortikultura, disamping dapat menghela upaya peningatan produksi. Berbagai efek ganda (multiplier effects) lainnya akan muncul dengan adanya usaha pengolahan hasil, seperti jaminan dan perluasan pemasaran, kemudahan distribusi, peningkatan daya simpan produk, penyediaan lapangan kerja, keanekaragaman produk, pengembangan kemitraan usaha, menampung kelebihan produksi segar pada saat panen raya, dll. 

 5.  Usaha Hortikultura Ramah Lingkungan

       Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan perinsip ramah lingkungan, dan memperhatikan kearifan lokal.  Pengembangan lahan budidaya hortikultura wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan, dan dilakukan dengan menggunakan sarana hortikultura yang ramah lingkungan (tercantum pada Pasal 2, 17, 32 dan 33)

Tanpa pengelolaan yang baik dan dilakukan tidak berwawasan lingkungan, maka agribisnis hortikultura cenderung dilakukan dengan cara-cara over eksploitasi sumberdaya alam (dengan alasan keseuaian agroekosistem dan permintaan pasar yang besar), dilakukan pada lahan dan lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, pelaksanaan kegiatan dan penerapan teknologi budidaya tidak sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, dan kegiatan menimbulkan dampak merugikan pada lingkungan dan menimbulkan eksternalitas pada masyarakat.

 6.  Sarana Hortikultura

Sarana hortikultura dikembangkan dan diterapkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan dan bersifat ramah lingkungan, dengan mengutamakan sarana hortikultura produksi dalam negeri, serta memenuhi standar mutu dan terdaftar (namun ini dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok). (tercantum pada Pasal 32, 33, 34 dan 35).  Sarana hortikultura terdiri atas: a) benih bermutu dari varietas unggul,  b) pupuk yang tepat dan ramah lingkungan, c) zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan, d) bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan, dan  e) alat dan mesin yang menunjang usaha hortikultura.

Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan. Pemenuhan dan kelengkapan sarana kegiatan agribisnis hortikultura sangat penting untuk meningkatkan produksi, efisiensi produksi, kualitas produk, mengurangi kejerihan dan kejenuhan petani, menerapkan teknologi maju dan tepat guna, serta pemberdayaan kemempuan petani/pelaku usaha.

 7.  Pengembangan Hortikultura Secara Terpadu

Pengembangan hortikultura dilakukan dengan cara pendekatan terpadu melalui tumpang sari dengan tanaman lain dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.  Memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan hortikultura yang dilaksanakan terpadu dengan kegiatan lain  (tercantum pada Pasal 40 dan 42).

Hortikultura secara terpadu dapat dilakukan dengan pengembangan berbagai jenis komoditas/tanaman hortikultura, keterpaduan dengan komoditas lainnya (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), keterpaduan dalam komponen-komponen agribisnis, keterpaduan dalam pelaku usaha/kemitraan, dll.  Melalui pendekatan pengembangan pertanian dan/atau usaha terpadu akan dapat meningkatkan keanekaragaman produk, pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan lestari, mengurangi jumlah limbah dan sampah.  Lebih dari itu, pendekatan pengembangan pertanian terpadu dapat mengurangi resiko kegagalan usaha dan ketidak pastian (uncertainty) dala ber-agribisnis.

 8.  Produk Hortikultura Unggulan

       Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan produk atau komoditas hortikultura unggulan yang berdaya saing dan pemilihannya dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.  Pelaku usaha budidaya hortikultura dapat menentukan sendiri pilihan jenis tanaman  (tercantum pada Pasal 43 dan 66).

Pemaksaan pengembangan suatu komoditas baru pada suatu daerah/kawasan dengan alasan teknologi dan prospek pasar, apalagi dilakukan secara monokultur dan dalam skala besar, sering menimbulkan resiko cukup besar, rentan terhadap serangan hama, dan sering tidak berkelanjutan. Komoditas hortikultura punya banyak jenis, varietas dan karakteristik. Dalam pengembangannya,  maka komoditas spesifik suatu daerah yang sudah beradaptasi lama di suatu daerah dan sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat, dan punya kearifan lokal perlu didorong, difasilitasi dan dipromosikan secara intensif.

 9.  Pengembangan kemitraan usaha

       Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan melibatkan pelaku  usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Kemitraan dilakukan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya (tercantum pada Pasal 56).

Kemitraan dilakukan dengan perinsip saling membesarkan dan bersinergi antar pelaku usaha, membangun interdependensi antara pelaku usaha, petani, organisasi tani (Poktan, Gapoktan, Koptan, BUMP, dll) antar/inter sentra dan kawasan. Melalui kemitraan akan bermanfaat untuk pemberdayaan petani atau organisasi tani dalam hal alih teknologi, kemampuan manajemen usaha, kemudahan dalam pemasaran produk dan kerjasama permodalan.

Tindak Lanjut Pembinaan dan Penyuluhan

Dewasa ini tantangan dan tuntutan dalam pengembangan agribisnis hortikultura ini semakin besar dan kompleks, termasuk dalam menghadapi perdagangan bebas dewasa ini (seperti MEA, ACFA, dll).  Menghadapi kondisi ini, maka dalam pengelolaan agribisnis ini, petani dan pelaku usaha harus mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, dengan manajemen agribisnis dan kewirausahaan yang profesional, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Dalam menghasilkan produk hortikultura yang berdaya saing, maka pengembangan produksi hortikultura harus direncanakan secara baik dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan baku. Dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura nasional dan dalam merebut pasar, penting melaksanakan agribisnis hortikultura dengan produktifitas dan efisiensi tinggi, menghsilkan produk dengan mutu tinggi dan performan menarik sesuai dengan keinginan konsumen.   

Pembinaan pengembangan hortikultura dilakukan dengan penekanan pada pemberdayaan kelembagaan petani dan pengembangan kearifan lokal yang dipadukan dengan penerapan teknologi maju. Sejalan dengan itu, pemberian apresiasi dan promosi akan produk hortikultura unggulan lokal dan produk hortiultura dari petani/pelaku usaha nasional juga terus digalakkan sehingga mampu menghela pemasarannya.

Peranan Penyuluhan pertanian dan petugas pembina di lapangan sangat penting dalam memmbimbing dan mengarahkan petani untuk menarapkan amanah yang dsampaikan dalam UU Hortikultura tersebut.  Penyampaian informasi dan pengetahuan akan arah pembangunan hortikultura, serta peningkatan kemampuan dan profesionalisme penyuluh dan petugas pembimbing lapangan dalam mengarahkan petani, kelembagaan petani dan pelaku usaha hortikultura sangat penting, sehingga rujukan dan amanah dari Undang-Undang Hortikultura tersebut dapat diimplementasikan.

 

Gambar ilustrasi : http://www.energitoday.com/

 

 

 



Pengirim :
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas