Bogor (Antara Megapolitan) - Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Bogor meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Jawa Barat, sebagai peringkat pertama mitra kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran. 

"Kemarin kami dipanggil oleh KPPN Bogor mengatakan STPP Bogor meraih peringkat pertama sebagai satuan kerja terbaik dalam pengelolaan anggaran di wilayah I Jawa Barat," kata Ketua STPP Bogor Nazaruddin kepada Antara, Kamis. 

Nazar menyebutkan ada beberapa satuan kerja yang dibawah koordinasi KPPN Bogor yakni meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Depok. Ada ratusan Satker yang dinilai, STPP Bogor bersama lima satker lainnya terpilih jadi yang terbaik. 

Menurut Nazar capaian tersebut merupakan yang pertama diraih oleh STPP Bogor berkat kerja sama tim yang ada di sekolah tinggi tersebut dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan. 

"Dengan prestasi ini kami jadi lebih bertanggungjawab lagi mempertahankannya, karena ini bagian dari transpransi anggaran dalam pengelolan anggaran, mulai dari pengadaan diumumkan, tepat waktu, kita lakukan manajemen terbuka," kata Nazar. 

Ia mengatakan komitmen semua aparat yang ada di STPP Bogor untuk memberikan kinerja terbaik, mematuhi aturan yang sudah ada diterapkan oleh Kemenkeu dalam pengelolaan anggaran. 

Menurutnya tidak sulit untuk mengelola angggaran secara transparan asal mau mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku. Semua pihak harus berperan mulai dari unsur KPA, PPK, perbendaharaan, dan administirasi keuangan juga mendukung penannggungjawaban kegiatan. 

"Tanpa dukungan mereka, kita tidak akan meraih prestasi ini, target kita adalah berbuat yang terbaik," kata Nazar. 

Ke depan, lanjutnya, prestasi yang sudah dicapai harus dipertahankan, karena persaingan akan semakin ketat. Prestasi tersebut juga mendukung transparasi anggaran di lingkup Kementerian Pertanian yang menjadi induk dari STPP Bogor. 

"Kami harapkan langkah ini dapat mendorong satker lain di Kementerian Pertanian juga dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan keuangan," kata Nazar.